Pelajari Pelayanan Publik Serta Prinsipnya

Pengertian Pelayanan Publik Serta Prinsipnya . Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Berikut adalah penjelasan seputar pengertian pelayanan Publik dan Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik.

Definisi Pelayanan Publik

Menurut Sinambela (2006:5) pengertian pelayanan publik adalah, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Menurut Kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2004 pelayanan publik merupakan segala aktivitas pelayanan yg dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, juga dalam rangka aplikasi penentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik merupakan aktivitas atau kebutuhan pelayanan bagi setiap masyarakat negara & penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Secara Umum pelayanan publik adalah adalah suatu kegiatan pelayanan yg dilakukan sang pemberi pelayanan pada memenuhi kebutuhan warga yg wajib digerakkan dan disosialisasikan secara terbuka.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memaparkan bahwa ruang lingkup pelayanan publik dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Pelayanan Barang dan Jasa Publik. Pelayanan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik bisa dikatakan mendominasi semua pelayanan yg disediakan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik kategori ini mampu dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau semua dananya adalah kekayaan negara yg nir mampu dipisahkan atau sanggup diselenggarakan sang badan usaha milik pemerintah yang sebagian atau semua dananya asal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara/BUMN).

2. Pelayanan Administratif. Pelayanan publik pada kategori ini meliputi tindakan administratif pemerintah yg diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan pada rangka mewujudkan perlindungan eksklusif, famili, kehormatan, & harta benda juga kegiatan administratif yg dilakukan oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur pada perundang-undangan serta diterapkan dari perjanjian menggunakan penerima pelayanan.

Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

1. Kepastian hukum dimaksudkan adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.
2. Keterbukaan dimaksudkan bahwa setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
3. Partisipatif dimaksudkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memerhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Akuntabilitas dimaksudkan bahwa proses penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perauran perundang-undangan.
5. Kepentingan umum dimaksudkan bahwa dalam pemberian pelayanan publik tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
6. Profesionalisme dimaksudkan bahwa aparat penyelenggaraan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Kesamaan hak dimaksudkan bahwa dalam pemberian pelayanan publik tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
8. Keseimbangan hak dan kewajiban dimaksudkan bahwa dalam pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.