Pelajari Hukum Perburuhan Menurut Para Ahli

Pengertian Hukum Perburuhan Menurut Para Ahli . Perkembangan hukum perburuhan di negara-negara industri awal dan pelopor, terutama dicirikan oleh kolektivitas dan oleh perlindungan yang terus berkembang terhadap buruh. Secara konseptual ia berangkat dari pengandaian adanya relasi asimetris antara buruh dengan majikan, dan karenanya perlu campur tangan negara untuk melindungi buruh yang akan selalu lebih lemah posisinya di hadapan modal dan majikan. Dalam konteks inilah hukum perburuhan memiliki sebuah panggilan untuk mendorong perbaikan sebuah problem sosial subordinasi terhadap buruh yang manifest di dunia kapitalisme modern.

Manusia didalam memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dituntut buat bekerja, baik bekerja yg diusahakan sendiri juga bekerja dalam orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha dengan modal & tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain, yakni bekerja denganbergantung pada orang lain, yg memberi perintah & mengutusnya, lantaran dia wajib tunduk dan patuh pada orang lain yg memberikan pekerjaan tersebut.

Definisi Hukum Perburuhan

Dikutip dari wikipedia. Hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur pola hubungan industrial antara pemberi kerja (pengusaha, perusahaan, atau badan hukum) di satu sisi dan penerima kerja (pekerja atau buruh) di sisi yang lain. Hukum perburuhan terletak di antara hukum publik dan hukum privat. Dikatakan hukum privat karena mengatur hubungan antara dua individu (pemberi kerja dan penerima kerja), dan dikatakan hukum publik karena negara melakukan campur tangan melalui pengikatan aturan yang mengurus hubungan antara dua individu.

Hukum Perburuhan terbagi sebagai:

1. Hukum perburuhan individu (mengenai kontrak kerja), dan
2. Hukum perburuhan kolektif (mengenai serikat buruh, pemogokan, dan lain-lain),

Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan (Labour Law) merupakan bagian menurut aturan berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuhan baik bersifat perseorangan juga kolektif. Secara tradisional, hukum perburuhan terfokus dalam mereka (buruh) yg melakukan pekerjaan pada suatu hubungan subordinatif (menggunakan pengusaha/majikan).

Menurut G. Sapoetra & R.G Widianingsih, bahwa aturan perburuhan merupakan sebagian berdasarkan aturan yg berlaku (segala peraturan)yang sebagai dasar pada mengatur interaksi kerja antara buruh (pekerja) dengan majikan atau perusahaanya, mengenai tata kehidupan & rapikan kerja yang eksklusif bersangkut paut dengan hubungan kerja tadi.

Menurut A. Siti Soetami aturan perburuhan merupakan himpunan peraturan-peraturan yg mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh menggunakan pemberi pekerjaan/majikan, & mengatur penyelesaian perselisihan antara pekerja & majikan.

Menurut J.B Daliyo,dkk. Aturan perburuhan merupakan serangkaian peraturan tertulis & nir tertulis, peraturan itu mengenai suatu insiden yang herbi pekerjaan, terdapat orang yg bekerja dalam orang lain, terdapat balas jasa berupa upah.

Menurut Iman Soepomo hukum perburuhan merupakan suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan peristiwa di mana seseorang bekerja pada orang lain menggunakan mendapat upah.

Menurut Mr. Molenaar rumusan hukum perburuhan, yaitu suatu bagian menurut aturan yg berlaku yg dalam pokoknya mengatur interaksi antara buruh dengan majikan, antara buruh & antara buruh dengan pengusaha.

Referensi

G.Karta Sapoetra & R.G. WIdianingsih, Pokok-pokok Hukum Perburuhan, Armico, Bandung, 1982, hlm., 2

A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Eresco, Bandung, 1992, hlm., 70

J.B. Daliyo, Dkk, Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa,Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 1995, hlm., 154

Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1983, hlm., 3

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia,Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm., 298